Smartixe.com – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan untuk meninjau kembali harga batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini digunakan untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Wacana tersebut memunculkan kekhawatiran terkait potensi kenaikan biaya produksi listrik yang pada akhirnya dapat berdampak pada tarif listrik masyarakat.
Saat ini, pemerintah menetapkan harga batu bara DMO untuk PLN sebesar US$70 per ton, jauh di bawah harga pasar internasional. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga biaya pokok penyediaan listrik tetap terkendali sehingga tarif listrik dapat dipertahankan dan tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Namun, Bahlil menilai perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai skema harga tersebut agar tetap memberikan keseimbangan antara kepentingan negara, PLN, dan pelaku usaha pertambangan batu bara. Menurutnya, kebijakan energi harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang terjangkau.
Jika harga batu bara DMO dinaikkan, biaya operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih mendominasi sistem kelistrikan nasional berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dapat menambah beban subsidi maupun kompensasi listrik yang selama ini diberikan pemerintah kepada PLN.
Pengamat energi menilai bahwa kenaikan harga batu bara DMO tidak serta-merta akan langsung diikuti kenaikan tarif listrik. Pemerintah masih memiliki sejumlah opsi, seperti menambah subsidi energi atau memberikan kompensasi kepada PLN untuk menjaga tarif tetap stabil. Namun, jika beban fiskal dinilai terlalu besar, maka penyesuaian tarif listrik bisa menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan.
Di sisi lain, pelaku industri pertambangan menyambut baik wacana revisi harga DMO. Mereka berpendapat bahwa harga DMO yang berlaku saat ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak lagi mencerminkan kondisi pasar. Revisi harga dinilai dapat meningkatkan pendapatan perusahaan tambang sekaligus mendorong investasi di sektor energi.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait perubahan harga batu bara DMO untuk PLN. Bahlil menegaskan bahwa seluruh opsi masih dalam tahap pembahasan dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, industri, serta kondisi keuangan negara.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak berspekulasi mengenai kenaikan tarif listrik dalam waktu dekat. Keputusan terkait tarif listrik tetap berada di tangan pemerintah dan akan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi serta daya beli masyarakat.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan, publik kini menantikan langkah pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan sektor energi nasional, keberlanjutan industri pertambangan, dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.***